Offshore atau Onshore Proyek Gas Masela Bukan Hal Utama
Rabu, 13/01/2016 11:01 WIB
Ambon -Saat bertemu pejabat dan tokoh
masyarakat di Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan di
Ambon ibu kota provinsi Maluku, Menteri ESDM Sudirman Said meminta agar
masyarakat tidak perlu meributkan apakah proyek gas Blok Masela akan
dibangun di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore). Yang paling utama, bagaimana proyek ini bisa memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Maluku.
Ketika berdiskusi dengan pimpinan DPRD MTB, Wakil Bupati MTB dan jajarannya, serta Gubernur Maluku Said Assagaf dan tokoh-tokoh Maluku, Sudirman selalu menyampaikan hal ini. Ini penting karena bila dua opsi ini terus diperdebatkan, maka hal ini akan menjadi kontraproduktif di tengah masyarakat Maluku.
Karena itu, Sudirman Said selalu meminta kepada masyarakat Maluku untuk menunggu keputusan Presiden Jokowi yang akan diambil dalam waktu dekat. "Ini wisdom presiden, kita tunggu saja. Yang pasti presiden ingin agar manfaat proyek Blok Masela ini tidak dinikmati hanya sekelompok orang, tapi memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat Maluku," kata Sudirman.
Sudirman bertemu pejabat dan tokoh masyarakat MTB di Saumlaki pada Jumat (8/1/2016), kemudian bertemu tokoh Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon pada Sabtu (9/1/2016). Pertemuan di Saumlaki mendapat sambutan yang hangat, dan mereka setuju untuk tidak memperdebatkan offshore atau onshore. Adem ayem.
Namun, saat bertemu tokoh Maluku di Ambon, beberapa politisi yang juga anggota DPRD Maluku berbicara cukup keras dan meminta agar kilang gas Masela dibangun di darat saja. Ini seperti diutarakan Wakil Ketua DPRD Maluku yang juga anggota dewan dari Partai Golkar, Richard Rahakbauw. Dia beralasan bahwa Musyawarah Besar Masyarakat Maluku pada November 2015 sudah menetapkan agar Blok Masela dibangun onshore saja, karena akan memberi manfaaat lebih besar kepada masyarakat Maluku.
Ternyata opsi onshore tidak terhenti pada isu itu saja. Yang berkembang kemudian adalah kalau Blok Masela dibangun onshore, perdebatan dan tuntutan lain ternyata berkembang. Misalnya, sudah ada suara agar kilang onshore ini dibangun di Kepulauan Aru yang berjarak 600 kkilometer (km) dari lokasi ditemukannya Blok Masela. Padahal, daratan yang paling dekat dengan blok Masela adalah Saumlaki dan wilayah Blok Masela memang berada di wilayah MTB. Jarak Blok Masela dengan Saumlaki juga hanya sekitar 180 km.
Saat bertemu Sudirman Said, seorang profesor yang juga pemuka Maluku Barat Daya (MBD), Prof Aholiab Watloly meminta agar pemerintah juga memperhatikan MBD. Dia meminta supaya pemerintah tidak hanya memperhatikan MTB, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, bila memang sudah ada fasilitas Inpex yang akan dibangun di MTB, maka dia meminta agar kilang dibangun di daratan MBD.
Apalagi, kata dia, nama Blok Masela juga tidak terlepas dari keberadaan Pulau Masela yang ada di wilayah kabupaten MBD. "Saya minta Bapak untuk juga lihat bagaimana kondisi masyarakat MBD. Kasihan masyarakat MBD," pinta Watloly, yang merupakan guru besar filsafat di Universitas Pattimura Ambon itu.
Pada tahun 1999, sebenarnya wilayah kabupaten MBD masuk ke dalam wilayah kabupaten MTB. Namun, sekitar tahun 2004, terjadi pemekaran wilayah dan MBD menjadi kabupaten sendiri. Kondisi infrastruktur di MTB dan MBD saat ini memang masih memprihatinkan. Banyak kecamatan dan desa yang belum teraliri listrik. Di antara 11 kabupaten/kota di Maluku, MBD merupakan kabupaten paling miskin. Sementara MTB merupakan kabupaten paling miskin nomor dua.
Sepertinya jalan masih panjang apabila Blok Masela diputuskan dibangun secara onshore, karena terjadi perdebatan daratan mana yang paling layak dibangun kilang. Sudirman Said meminta agar masyarakat Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Said Assagaf bisa bersatu menunggu keputusan pemerintah pusat mewujudkan proyek Blok Masela dengan baik demi manfaat untuk masyarakat Maluku.
Sudirman Said sendiri mengaku dirinya bersikap netral. Sesuai penilaian konsultan, baik onshore maupun offshore, sama-sama dimungkinkan. Hingga saat ini, Sudirman masih menunggu analisa yang lebih komprehensif dari berbagai pihak profesional mana opsi yang lebih efisien dan memberi manfaat lebih banyak.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, berdasarkan masukan konsultan, sebenarnya pembangunan offshore lebih efisien dibanding onshore. Pembangunan offshore juga akan bisa mendatangkan lebih banyak manfaat, karena salah satunya akan bisa memunculkan industri galangan kapal di kawasan Maluku. Bila offshore yang dipilih, Inpex Masela sebenarnya sudah melakukan survei lahan di Pulau Selaru dan Saumlaki yang ada di Pulau Yamdena untuk dibangun Logistic Supply Base (LSB).
Apa pun yang akan diputuskan Presiden Jokowi nanti, Amien Sunaryadi meminta masyarakat Maluku untuk bersiap menghadapi realisasi proyek ini, meski masih membutuhkan waktu panjang. Dia memprediksi Plan of Development (PoD) bisa diputuskan pemerintah bulan ini, maka pembangunan konstruksi kilang baru akan bisa dimulai akhir 2020 dan produksi gas baru bisa dihasilkan pada 2024. Amien meminta salah satu yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia (SDM), baik untuk pekerja di Blok Masela, maupun untuk membangun usaha-usaha lokal untuk mensuplai kebutuhan proyek ini.
Participating Interest (PI) 10 Persen
Dalam pertemuan dengan masyarakat Maluku, Sudirman Said juga telah menyampaikan kepastian bahwa Provinsi Maluku akan mendapat participating interest (PI) 10 persen dalam proyek Blok Masela. Gubernur Said Assagaf mengumumkan keputusan ini di depan para pejabat dan tokoh Maluku dan mendapat tepuk tangan yang meriah.
Namun, Sudirman Said dan Dirjen Migas IGN Wiratmaja yang juga hadir dalam pertemuan mengingatkan, bahwa selain ada benefit yang diterima Pemprov Maluku terkait PI 10 persen ini, juga ada kewajiban yang harus dilakukan Pemprov. Salah satunya, Pemprov Maluku harus ikut menyertakan modal.
Wiratmaja mengimbau agar Pemprov Maluku bisa bekerjasama dalam hal ini dengan Pertamina, BUMN yang selama ini memiliki pengalaman di bidang migas. Pengalaman masa lalu di berbagai proyek yang juga melibatkan Pemprov atau Pemda, banyak pengusaha nasional yang memanfaatkan PI ini hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Sebaiknya pengalaman masa lalu ini tidak terjadi lagi dalam Blok Masela.
"Jadi jangan hanya berpikir manfaaatnya saja, tapi yang perlu dipikirkan adalah kewajibannya dan juga risikonya," kata Wiratmaja. Manfaat yang didapatkan Pemprov, antara lain pembagian dividen dan bisa menempatkan wakilnya di jajaran manajemen.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2016/01/13/103202/3117228/1034/offshore-atau-onshore-proyek-gas-masela-bukan-hal-utama?f990101mainnews
Ketika berdiskusi dengan pimpinan DPRD MTB, Wakil Bupati MTB dan jajarannya, serta Gubernur Maluku Said Assagaf dan tokoh-tokoh Maluku, Sudirman selalu menyampaikan hal ini. Ini penting karena bila dua opsi ini terus diperdebatkan, maka hal ini akan menjadi kontraproduktif di tengah masyarakat Maluku.
Karena itu, Sudirman Said selalu meminta kepada masyarakat Maluku untuk menunggu keputusan Presiden Jokowi yang akan diambil dalam waktu dekat. "Ini wisdom presiden, kita tunggu saja. Yang pasti presiden ingin agar manfaat proyek Blok Masela ini tidak dinikmati hanya sekelompok orang, tapi memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat Maluku," kata Sudirman.
Sudirman bertemu pejabat dan tokoh masyarakat MTB di Saumlaki pada Jumat (8/1/2016), kemudian bertemu tokoh Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon pada Sabtu (9/1/2016). Pertemuan di Saumlaki mendapat sambutan yang hangat, dan mereka setuju untuk tidak memperdebatkan offshore atau onshore. Adem ayem.
Namun, saat bertemu tokoh Maluku di Ambon, beberapa politisi yang juga anggota DPRD Maluku berbicara cukup keras dan meminta agar kilang gas Masela dibangun di darat saja. Ini seperti diutarakan Wakil Ketua DPRD Maluku yang juga anggota dewan dari Partai Golkar, Richard Rahakbauw. Dia beralasan bahwa Musyawarah Besar Masyarakat Maluku pada November 2015 sudah menetapkan agar Blok Masela dibangun onshore saja, karena akan memberi manfaaat lebih besar kepada masyarakat Maluku.
Ternyata opsi onshore tidak terhenti pada isu itu saja. Yang berkembang kemudian adalah kalau Blok Masela dibangun onshore, perdebatan dan tuntutan lain ternyata berkembang. Misalnya, sudah ada suara agar kilang onshore ini dibangun di Kepulauan Aru yang berjarak 600 kkilometer (km) dari lokasi ditemukannya Blok Masela. Padahal, daratan yang paling dekat dengan blok Masela adalah Saumlaki dan wilayah Blok Masela memang berada di wilayah MTB. Jarak Blok Masela dengan Saumlaki juga hanya sekitar 180 km.
Saat bertemu Sudirman Said, seorang profesor yang juga pemuka Maluku Barat Daya (MBD), Prof Aholiab Watloly meminta agar pemerintah juga memperhatikan MBD. Dia meminta supaya pemerintah tidak hanya memperhatikan MTB, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, bila memang sudah ada fasilitas Inpex yang akan dibangun di MTB, maka dia meminta agar kilang dibangun di daratan MBD.
Apalagi, kata dia, nama Blok Masela juga tidak terlepas dari keberadaan Pulau Masela yang ada di wilayah kabupaten MBD. "Saya minta Bapak untuk juga lihat bagaimana kondisi masyarakat MBD. Kasihan masyarakat MBD," pinta Watloly, yang merupakan guru besar filsafat di Universitas Pattimura Ambon itu.
Pada tahun 1999, sebenarnya wilayah kabupaten MBD masuk ke dalam wilayah kabupaten MTB. Namun, sekitar tahun 2004, terjadi pemekaran wilayah dan MBD menjadi kabupaten sendiri. Kondisi infrastruktur di MTB dan MBD saat ini memang masih memprihatinkan. Banyak kecamatan dan desa yang belum teraliri listrik. Di antara 11 kabupaten/kota di Maluku, MBD merupakan kabupaten paling miskin. Sementara MTB merupakan kabupaten paling miskin nomor dua.
Sepertinya jalan masih panjang apabila Blok Masela diputuskan dibangun secara onshore, karena terjadi perdebatan daratan mana yang paling layak dibangun kilang. Sudirman Said meminta agar masyarakat Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Said Assagaf bisa bersatu menunggu keputusan pemerintah pusat mewujudkan proyek Blok Masela dengan baik demi manfaat untuk masyarakat Maluku.
Sudirman Said sendiri mengaku dirinya bersikap netral. Sesuai penilaian konsultan, baik onshore maupun offshore, sama-sama dimungkinkan. Hingga saat ini, Sudirman masih menunggu analisa yang lebih komprehensif dari berbagai pihak profesional mana opsi yang lebih efisien dan memberi manfaat lebih banyak.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, berdasarkan masukan konsultan, sebenarnya pembangunan offshore lebih efisien dibanding onshore. Pembangunan offshore juga akan bisa mendatangkan lebih banyak manfaat, karena salah satunya akan bisa memunculkan industri galangan kapal di kawasan Maluku. Bila offshore yang dipilih, Inpex Masela sebenarnya sudah melakukan survei lahan di Pulau Selaru dan Saumlaki yang ada di Pulau Yamdena untuk dibangun Logistic Supply Base (LSB).
Apa pun yang akan diputuskan Presiden Jokowi nanti, Amien Sunaryadi meminta masyarakat Maluku untuk bersiap menghadapi realisasi proyek ini, meski masih membutuhkan waktu panjang. Dia memprediksi Plan of Development (PoD) bisa diputuskan pemerintah bulan ini, maka pembangunan konstruksi kilang baru akan bisa dimulai akhir 2020 dan produksi gas baru bisa dihasilkan pada 2024. Amien meminta salah satu yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia (SDM), baik untuk pekerja di Blok Masela, maupun untuk membangun usaha-usaha lokal untuk mensuplai kebutuhan proyek ini.
Participating Interest (PI) 10 Persen
Dalam pertemuan dengan masyarakat Maluku, Sudirman Said juga telah menyampaikan kepastian bahwa Provinsi Maluku akan mendapat participating interest (PI) 10 persen dalam proyek Blok Masela. Gubernur Said Assagaf mengumumkan keputusan ini di depan para pejabat dan tokoh Maluku dan mendapat tepuk tangan yang meriah.
Namun, Sudirman Said dan Dirjen Migas IGN Wiratmaja yang juga hadir dalam pertemuan mengingatkan, bahwa selain ada benefit yang diterima Pemprov Maluku terkait PI 10 persen ini, juga ada kewajiban yang harus dilakukan Pemprov. Salah satunya, Pemprov Maluku harus ikut menyertakan modal.
Wiratmaja mengimbau agar Pemprov Maluku bisa bekerjasama dalam hal ini dengan Pertamina, BUMN yang selama ini memiliki pengalaman di bidang migas. Pengalaman masa lalu di berbagai proyek yang juga melibatkan Pemprov atau Pemda, banyak pengusaha nasional yang memanfaatkan PI ini hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Sebaiknya pengalaman masa lalu ini tidak terjadi lagi dalam Blok Masela.
"Jadi jangan hanya berpikir manfaaatnya saja, tapi yang perlu dipikirkan adalah kewajibannya dan juga risikonya," kata Wiratmaja. Manfaat yang didapatkan Pemprov, antara lain pembagian dividen dan bisa menempatkan wakilnya di jajaran manajemen.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2016/01/13/103202/3117228/1034/offshore-atau-onshore-proyek-gas-masela-bukan-hal-utama?f990101mainnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar