Daftar Pembangkit Listrik Proyek 35.000 MW yang Beroperasi Tahun ini

Selasa, 19/04/2016

Foto: Michael Agustinus

Jakarta -Sejumlah pembangkit listrik dari proyek 35.000 MW dijadwalkan mulai beroperasi tahun ini. Ada 12 pembangkit yang rencananya segera memasok listrik di seluruh Indonesia.

"Yang sudah selesai (Commercial Operation Date/COD) antara lain PLTG Gorontalo 4x25 MW," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, kepada detikFinance di Jakarta, Senin (17/4/2016).

Berikut daftar lengkap pembangkit listrik dari proyek 35.000 MW yang dijadwalkan COD tahun ini, dikutip dari data Kementerian ESDM:

Pulau Jawa:

• PLTU Banten 625 MW
• PLTU Tanjung Awar-Awar 1x350 MW
• PLTGU Grati 450 MW

Pulau Sumatera:

• PLTU Riau Peaker 200 MW
• PLTP Ulubelu 3&4 2x55 MW
• PLTG Lampung Peaker 200 MW

Pulau Kalimantan:

• PLTU Ketapang 20 MW
• PLTU P Baru 100 MW
• PLTU Malinau 6 MW

Pulau Sulawesi:

• PLTU Gorontalo 50 MW
• PLTMG Wajo 20 MW

Nusa Tenggara:

• PLTU Kupang IPP 2x16,5 MW

Sejak diluncurkan pada Mei 2015 lalu, realisasi proyek 35.000 MW baru 100 MW alias 0,28%. Meski demikian, Jarman tetap optimis proyek 35.000 MW masih bisa selesai tepat pada waktunya.

"Masih tetap on track," tutupnya
sumber : http://finance.detik.com/read/2016/04/19/084319/3191090/1034/daftar-pembangkit-listrik-proyek-35000-mw-yang-beroperasi-tahun-ini?f9911023

Proyek PLTU Batang 2 x 1.000 MW Mulai Konstruksi

Kamis, 24/03/2016 12:31 WIB

Foto: Angling Adhitya Purbaya

Batang -Pembangunan PLTU Batang 2x1.000 mw, di Jawa Tengah tepatnya  di Desa Ujung Negoro Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis akhirnya masuk pada tahap konstruksi dengan ditandai kegiatan pemagaran. Mega proyek tersebut sudah menyelesaikan tahap pembebasan lahan yang selama beberapa tahun menjadi kendala.

Presiden Direktur PT Bhimasena Power Indonesia (BPI),  Mohammad Effendi mengatakan dengan sudah dilakukannya pemagaran, maka seluruh area pembangunan tertutup untuk umum. Pemasangan panel terakhir pagar area itu dilakukan oleh Wakil Bupati Batang Soetadi, Effendi, dan Manager PT PLN Area Pekalongan, Djoko Tri Harstjarjo.

"Kami bersyukur dengan adanya dukungan berbagai pihak sehingga proses konstruksi dapat segera dilakukan. Seluruh proses pengadaan lahan juga telah terselesaikan dengan baik, bukan hanya untuk area pembangkit tetapi juga untuk gardu induk, dan jalur transmisi sepanjang 5,5 km juga sudah selesai seluruhnya," kata Effendi di lokasi pembangunan PLTU Batang, Kamis (24/3/2016).

Pengadaan lahan PLTU seluas 226 hektare seluruhnya telah selesai dilakukan meski sempat terkendala beberapa tahun. Setelah  proses konsinyasi dengan menerapkan UU No. 2/2012 pada 12.5 hektare sisa lahan PLTU, dari total 226 hektare lahan yang dibutuhkan, akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan dokumen hasil pembebasan lahan telah diserahkan dari BPN kepada PT PLN (Persero) pada 8 Desember 2015 lalu.

Effendi menjelaskan, pihak PT PLN sudah memasang papan informasi kepemilikan tanah sejak 11 Januari 2016. Pemilik tanah sebelumnya juga sudah bisa mengambil uang pengganti di Pengadilan Negeri Batang.
Permasalahan hukum juga telah diselesaikan dengan putusan Mahkamah Agung pada 29 Februari 2016 lalu yang menolak gugatan pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Sisa Lahan PLTU.

"Kami telah melalui serangkaian proses sertifikasi dan perijinan. Proses penilaian AMDAL melibatkan para ahli yang melakukan sejumlah analisa dan kami menuangkannya dalam dokumen AMDAL yang menjadi komitmen kami kepada masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaannya juga terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala," terang Effendi ketika menjelaskan terkait isu lingkungan yang sempat dipermasalahkan.

Diketahui, investor yaitu  PT BPI  yang merupakan perusahaan join venture yang dibangun oleh tiga konsorsium antara Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power), PT Adaro Power, yang seluruhnya adalah dimiliki Adaro Energy dan Itochu Corporation (Itochu). Nilai investasi di proyek PLTU ini mencapai US$ 4 miliar.

Pembangunan PLTU di Jawa Tengah merupakan bagian dari program elektrifikasi Jawa-Bali serta komitmen Pemerintah untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Dengan dimulainya konstruksi, diharapkan PLTU Jawa Tengah akan dapat beroperasi pada 2020 serta memasok kebutuhan listrik nasional yang kebutuhannya terus meningkat lebih dari 8% per tahun.

"Pengerjaannya butuh waktu 48 bulan, setelah itu PT Bhimasena akan mengoperasikan dan menyalurkan ke PLN. Setelah 25 tahun, diserahkan ke PLN. Termasuk yang 12,5 hektar ini kita pinjam dari PLN, maka yang ini termasuk lainnya termasuk bangunan di atasnya akan dikembalikan ke PLN," pungkasnya.
http://finance.detik.com/read/2016/03/24/123132/3172306/1034/proyek-pltu-batang-2-x-1000-mw-mulai-konstruksi?f9911023

Proyek 35.000 MW Sudah Terbangun 100 MW

Rabu, 20/01/2016

Jakarta -PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus mengebut realisasi pencapaian program pembangunan listrik 35.000 Mega Watt (MW).

Saat ini, PLN telah menyelesaikan pembangunan satu unit pembangkit yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 4x25 MW alias 100 MW.

Bahkan, 2 dari 4 instalasi yang ada di PLTG Gorontalo sudah bisa beroperasi mulai 21 Januari 2016 nanti.

"Dari total 100 MW yang terdiri dari 4 unit pembangkit, 2 di antaranya telah bisa dioperasikan. Total kapasitasnya 50 MW," ujar Direktur Perencanaan Korporat PLN Nike Widyawati di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Secara kapaistas, realisasi 100 MW ini memang tergolong kecil dibandingkan target yang dicanangkan mencapai 35.000 MW.

Agar terget 35.000 MW bisa benar-benar terealisasi, di 2016 sendiri perusahaan sudah menyiapkan sejumlah langkah percepatan.

Dengan percepatan ini, di tahun 2016, PLN menargetkan akan segera ditandatangani 17 perjanjian jual beli listrik alias power purchasing agreement (PPA) baru.

"Sampai Juni 2016 ada 17 PPA baru. 17 itu kapasitasnya 7.165 MW," sambung dia.

Dengan penambahan 17 PAA baru tersebut, maka total proyek pembangunan pembangkit listrik yang dilakukan perusahaan listrik pelat merah tersebut menjadi 37 proyek dengan total kapasitas mencapai 15.533 MW.

"‎Target Internal minimal 37 proyek ditandatangani dengan kapasitas 15.533 MW dalam setengah tahun, sampai Juni 2016," ujarnya.

Nike menjelaskan, dari 37 proyek tersebut merupakan total proyek yang akan dikerjakan PLN setelah digabungkan dengan19 proyek sebelumnya yang saat ini telah masuk tahap pengadaan. Diharapkan, realisasi Proyek 35.000 MW bisa tercapai di 2019.

"19 proyek ini kapasitasnya 8.368 MW," sambung dia.
SUMBER : http://finance.detik.com/read/2016/01/20/133157/3122773/1034/proyek-35000-mw-sudah-terbangun-100-mw?f9911013

Proyek Gas Masela

Offshore atau Onshore Proyek Gas Masela Bukan Hal Utama

Arifin Asydhad - detikfinance

Rabu, 13/01/2016 11:01 WIB

Ambon -Saat bertemu pejabat dan tokoh masyarakat di Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan di Ambon ibu kota provinsi Maluku, Menteri ESDM Sudirman Said meminta agar masyarakat tidak perlu meributkan apakah proyek gas Blok Masela akan dibangun di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore). Yang paling utama, bagaimana proyek ini bisa memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Maluku.

Ketika berdiskusi dengan pimpinan DPRD MTB, Wakil Bupati MTB dan jajarannya, serta Gubernur Maluku Said Assagaf dan tokoh-tokoh Maluku, Sudirman selalu menyampaikan hal ini. Ini penting karena bila dua opsi ini terus diperdebatkan, maka hal ini akan menjadi kontraproduktif di tengah masyarakat Maluku.

Karena itu, Sudirman Said selalu meminta kepada masyarakat Maluku untuk menunggu keputusan Presiden Jokowi yang akan diambil dalam waktu dekat. "Ini wisdom presiden, kita tunggu saja. Yang pasti presiden ingin agar manfaat proyek Blok Masela ini tidak dinikmati hanya sekelompok orang, tapi memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat Maluku," kata Sudirman.

Sudirman bertemu pejabat dan tokoh masyarakat MTB di Saumlaki pada Jumat (8/1/2016), kemudian bertemu tokoh Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon pada Sabtu (9/1/2016). Pertemuan di Saumlaki mendapat sambutan yang hangat, dan mereka setuju untuk tidak memperdebatkan offshore atau onshore. Adem ayem.



Namun, saat bertemu tokoh Maluku di Ambon, beberapa politisi yang juga anggota DPRD Maluku berbicara cukup keras dan meminta agar kilang gas Masela dibangun di darat saja. Ini seperti diutarakan Wakil Ketua DPRD Maluku yang juga anggota dewan dari Partai Golkar, Richard Rahakbauw. Dia beralasan bahwa Musyawarah Besar Masyarakat Maluku pada November 2015 sudah menetapkan agar Blok Masela dibangun onshore saja, karena akan memberi manfaaat lebih besar kepada masyarakat Maluku.

Ternyata opsi onshore tidak terhenti pada isu itu saja. Yang berkembang kemudian adalah kalau Blok Masela dibangun onshore, perdebatan dan tuntutan lain ternyata berkembang. Misalnya, sudah ada suara agar kilang onshore ini dibangun di Kepulauan Aru yang berjarak 600 kkilometer (km) dari lokasi ditemukannya Blok Masela. Padahal, daratan yang paling dekat dengan blok Masela adalah Saumlaki dan wilayah Blok Masela memang berada di wilayah MTB. Jarak Blok Masela dengan Saumlaki juga hanya sekitar 180 km.

Saat bertemu Sudirman Said, seorang profesor yang juga pemuka Maluku Barat Daya (MBD), Prof Aholiab Watloly meminta agar pemerintah juga memperhatikan MBD. Dia meminta supaya pemerintah tidak hanya memperhatikan MTB, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, bila memang sudah ada fasilitas Inpex yang akan dibangun di MTB, maka dia meminta agar kilang dibangun di daratan MBD.



Apalagi, kata dia, nama Blok Masela juga tidak terlepas dari keberadaan Pulau Masela yang ada di wilayah kabupaten MBD. "Saya minta Bapak untuk juga lihat bagaimana kondisi masyarakat MBD. Kasihan masyarakat MBD," pinta Watloly, yang merupakan guru besar filsafat di Universitas Pattimura Ambon itu.

Pada tahun 1999, sebenarnya wilayah kabupaten MBD masuk ke dalam wilayah kabupaten MTB. Namun, sekitar tahun 2004, terjadi pemekaran wilayah dan MBD menjadi kabupaten sendiri. Kondisi infrastruktur di MTB dan MBD saat ini memang masih memprihatinkan. Banyak kecamatan dan desa yang belum teraliri listrik. Di antara 11 kabupaten/kota di Maluku, MBD merupakan kabupaten paling miskin. Sementara MTB merupakan kabupaten paling miskin nomor dua.

Sepertinya jalan masih panjang apabila Blok Masela diputuskan dibangun secara onshore, karena terjadi perdebatan daratan mana yang paling layak dibangun kilang. Sudirman Said meminta agar masyarakat Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Said Assagaf bisa bersatu menunggu keputusan pemerintah pusat mewujudkan proyek Blok Masela dengan baik demi manfaat untuk masyarakat Maluku.

Sudirman Said sendiri mengaku dirinya bersikap netral. Sesuai penilaian konsultan, baik onshore maupun offshore, sama-sama dimungkinkan. Hingga saat ini, Sudirman masih menunggu analisa yang lebih komprehensif dari berbagai pihak profesional mana opsi yang lebih efisien dan memberi manfaat lebih banyak.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, berdasarkan masukan konsultan, sebenarnya pembangunan offshore lebih efisien dibanding onshore. Pembangunan offshore juga akan bisa mendatangkan lebih banyak manfaat, karena salah satunya akan bisa memunculkan industri galangan kapal di kawasan Maluku. Bila offshore yang dipilih, Inpex Masela sebenarnya sudah melakukan survei lahan di Pulau Selaru dan Saumlaki yang ada di Pulau Yamdena untuk dibangun Logistic Supply Base (LSB).

Apa pun yang akan diputuskan Presiden Jokowi nanti, Amien Sunaryadi meminta masyarakat Maluku untuk bersiap menghadapi realisasi proyek ini, meski masih membutuhkan waktu panjang. Dia memprediksi Plan of Development (PoD) bisa diputuskan pemerintah bulan ini, maka pembangunan konstruksi kilang baru akan bisa dimulai akhir 2020 dan produksi gas baru bisa dihasilkan pada 2024. Amien meminta salah satu yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia (SDM), baik untuk pekerja di Blok Masela, maupun untuk membangun usaha-usaha lokal untuk mensuplai kebutuhan proyek ini.

Participating Interest (PI) 10 Persen

Dalam pertemuan dengan masyarakat Maluku, Sudirman Said juga telah menyampaikan kepastian bahwa Provinsi Maluku akan mendapat participating interest (PI) 10 persen dalam proyek Blok Masela. Gubernur Said Assagaf mengumumkan keputusan ini di depan para pejabat dan tokoh Maluku dan mendapat tepuk tangan yang meriah.

Namun, Sudirman Said dan Dirjen Migas IGN Wiratmaja yang juga hadir dalam pertemuan mengingatkan, bahwa selain ada benefit yang diterima Pemprov Maluku terkait PI 10 persen ini, juga ada kewajiban yang harus dilakukan Pemprov. Salah satunya, Pemprov Maluku harus ikut menyertakan modal.

Wiratmaja mengimbau agar Pemprov Maluku bisa bekerjasama dalam hal ini dengan Pertamina, BUMN yang selama ini memiliki pengalaman di bidang migas. Pengalaman masa lalu di berbagai proyek yang juga melibatkan Pemprov atau Pemda, banyak pengusaha nasional yang memanfaatkan PI ini hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Sebaiknya pengalaman masa lalu ini tidak terjadi lagi dalam Blok Masela.

"Jadi jangan hanya berpikir manfaaatnya saja, tapi yang perlu dipikirkan adalah kewajibannya dan juga risikonya," kata Wiratmaja. Manfaat yang didapatkan Pemprov, antara lain pembagian dividen dan bisa menempatkan wakilnya di jajaran manajemen.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2016/01/13/103202/3117228/1034/offshore-atau-onshore-proyek-gas-masela-bukan-hal-utama?f990101mainnews

Ini Rencana PLN di 2016 Agar Sumatera Tak Byar-Pet Dana Aditiasari - detikfinance Selasa, 12/01/2016 16:07 WIB Ini Rencana PLN di 2016 Agar Sumatera Tak Byar-Pet Jakarta -PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus meningkatkan pasokan listrik di Sumatera tahun ini. Perusahaan listrik pelat merah ini bakal mengoperasikan pembangkit baru berkapasitas total 1.290 Mega Watt. ‎ "Tahun ini ditargetkan akan ada pembangkit yang beroperasi dengan total kapasitas 1.290 MW," ujar‎‎ Direktur Bisnis Regional Sumatera Amir Rosidin ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (12/1/2015). Saat ini kapasitas daya listrik terpasang di Sumatera telah mencapai 5.750 MW. Artinya, dengan penambahan tersebut kapasitas, listrik terpasang di Sumatera pada akhir 2016 menjadi 7040 MW. Dengan jumlah tersebut, diharapkan dapat menjawab permintaan layanan listrik yang terus meningkat, sekaligus meningkatkan jumlah cadangan listrik sebagai antisipasi atas gangguan yang terjadi. Saat ini, lanjut dia, demand atau permintaan listrik di Sumatera secara keseluruhan adalah 5.000 MW. Menurut catatan PLN, setiap tahunnya ada tren peningkatan 8% terhadap permintaan listrik di Sumatera. Sementara cadangan ideal yang diperlukan adalah 30%. Dengan asumsi tersebut‎ maka di tahun 2016, PLN harus memiliki pembangkit listrik beroperasi dengan kapasitas 7020 MW. "Makanya kita harus tambah terus pembangkit di Sumatera. Selain untuk mengisi yang permintaan terus bertambah. Kita juga harus tambah 30% lagi sebagai reserve margin (cadangan listrik). Sehingga bukan hanya terpenuhi, tapi kalau ada gangguan juga bisa ditutup dari yang 30% tadi. Jadi pemadaman bisa dihindari," pungkas dia. Berikut daftar pembangkit listrik yang ditargetkan beroperasi di Sumatera sepanjang 2016: Sumatera Bagian Selatan dan Tengah : Mobile Power Plant Duri berkapasitas 100 MW, akan beroperasi pada Desember 2016. Mobile Power Plant Lampung berkapasitas100 MW, akan beroperasi pada September 2016. PLTU Ulubelu berkapasitas 55 MW, akan beroperasi pada Desember 2016. PLTU Tenayan berkapasitas 2x100 MW (200 MW) akan beroperasi pada Maret dan Juni 2016. PLTU Sumsel V unit-2 berkapasitas150 MW, akan beroperasi pada pada Maret 2016. PLTMG Jambi berkapasitas 50 MW, akan beroperasi pada Juli 2016. Sumatera Bagian Utara: PLTA Wampu berkapasitas 45 MW, akan beroperasi pada September 2016. Marine Vessel Power Plant berkapasitas 240 MW, akan beroperasi pada Maret 2016 Mobile Power Plant berkapasitas100 MW, akan beroperasi pada Juni 2016 Mobile Power Plant Deli Serdang berkapasitas 250 MW, akan beroperasi pada November 2016‎

Ini Rencana PLN di 2016 Agar Sumatera Tak Byar-Pet

Selasa, 12/01/2016

Jakarta -PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus meningkatkan pasokan listrik di Sumatera tahun ini. Perusahaan listrik pelat merah ini bakal mengoperasikan pembangkit baru berkapasitas total 1.290 Mega Watt.
‎
"Tahun ini ditargetkan akan ada pembangkit yang beroperasi dengan total kapasitas 1.290 MW," ujar‎‎ Direktur Bisnis Regional Sumatera Amir Rosidin ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (12/1/2015).

Saat ini kapasitas daya listrik terpasang di Sumatera telah mencapai 5.750 MW. Artinya, dengan penambahan tersebut kapasitas, listrik terpasang di Sumatera pada akhir 2016 menjadi 7040 MW.

Dengan jumlah tersebut, diharapkan dapat menjawab permintaan layanan listrik yang terus meningkat, sekaligus meningkatkan jumlah cadangan listrik sebagai antisipasi atas gangguan yang terjadi.

Saat ini, lanjut dia, demand atau permintaan listrik di Sumatera secara keseluruhan adalah 5.000 MW. Menurut catatan PLN, setiap tahunnya ada tren peningkatan 8% terhadap permintaan listrik di Sumatera. Sementara cadangan ideal yang diperlukan adalah 30%.

Dengan asumsi tersebut‎ maka di tahun 2016, PLN harus memiliki pembangkit listrik beroperasi dengan kapasitas 7020 MW.

"Makanya kita harus tambah terus pembangkit di Sumatera. Selain untuk mengisi yang permintaan terus bertambah. Kita juga harus tambah 30% lagi sebagai reserve margin (cadangan listrik). Sehingga bukan hanya terpenuhi, tapi kalau ada gangguan juga bisa ditutup dari yang 30% tadi. Jadi pemadaman bisa dihindari," pungkas dia.

Berikut daftar pembangkit listrik yang ditargetkan beroperasi di Sumatera sepanjang 2016:

Sumatera Bagian Selatan dan Tengah :

• Mobile Power Plant Duri berkapasitas 100 MW, akan beroperasi pada Desember 2016.
• Mobile Power Plant Lampung berkapasitas100 MW, akan beroperasi pada September 2016.
• PLTU Ulubelu berkapasitas 55 MW, akan beroperasi pada Desember 2016.
• PLTU Tenayan berkapasitas 2x100 MW (200 MW) akan beroperasi pada Maret dan Juni 2016.
• PLTU Sumsel V unit-2 berkapasitas150 MW, akan beroperasi pada pada Maret 2016.
• PLTMG Jambi berkapasitas 50 MW, akan beroperasi pada Juli 2016.

Sumatera Bagian Utara:

• PLTA Wampu berkapasitas 45 MW, akan beroperasi pada September 2016.
• Marine Vessel Power Plant berkapasitas 240 MW, akan beroperasi pada Maret 2016
• Mobile Power Plant berkapasitas100 MW, akan beroperasi pada Juni 2016
• Mobile Power Plant Deli Serdang berkapasitas 250 MW, akan beroperasi pada November 2016‎

sumber : http://finance.detik.com/read/2016/01/12/155027/3116660/1034/ini-rencana-pln-di-2016-agar-sumatera-tak-byar-pet?f9911023

PLN Operasikan Pembangkit Baru 1.640 MW di Sumatera, Ini Rinciannya

Selasa, 12/01/2016

Jakarta -PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telahmengoperasikan sejumlah pembangkit baru di Pulau Sumatera dengan kapasitas 1.640 Mega Watt (MW) sepanjang 2015.

Direktur Bisnis Regional Sumatera Amir Rosidin mengatakan, total pembangkit baru yang beroperasi tersebut terbagi menjadi 2 yakni di‎ Sumatera Bagian Selatan dan Tengah ada 1.060 MW, dandi Sumatera Bagian Utara ada 580 MW. Terdiri dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas)

Berikut Pembangkit-pembangkit baru yang beroperasi di tahun 2015 berdasarkan data PT PLN (Persero):

Sumatera Bagian Selatan dan Tengah:

1. PLTU Sumsel V unit 1 berkapasitas 150 MW beroperasi di November 2015
2. PLTU Banjar Sari berkapasitas 2x110 MW (220 MW) beroperasi di Juni 2015
3. ‎PLTU Keban Agung berkapasitas 2x120 MW (240 MW), unit 1 beroperasi di Oktober 2015 dan unit 2 beroperasi di Desember 2015
4. PLTMG Keramasan berstatus sewa dengan kapasitas 50 MW beroperasi di Juni 2015
5. PLTU Sebalang unit 2 berkap‎asitas 100 MW beroperasi di Juli 2015

Sumatera Bagian Utara‎:

1. PLTMG Arun berkapasitas 180 MW. Blok 1 beroperasi di November 2015, Blok 2 dan 3 beroperasi di Desember 2015 dan Blok 4 beroperasi di Januari 2016.
2. PLTU Pangkalan Susu unit 2 berkapasitas 200 MW, beroperasi di Juli 2015.
3. PLTU Pangkalan Susu unit 1‎ berkapasitas 200 MW beroperasi di Agustus 2015.

sumber : http://finance.detik.com/read/2016/01/12/135659/3116480/1034/pln-operasikan-pembangkit-baru-1640-mw-di-sumatera-ini-rinciannya?f9911023

2.519 Desa Masih 'Gelap Gulita', Alasan Listrik 35.000 MW Dibangun

Masih banyak pihak yang meragukan pemerintahan Presien Joko Widodo (Jokowi) mampu membangun pembangkit listrik sebanyak 35.000 megawatt (MW). Apalagi harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan, bagi sebagian orang menganggap hal tersebut terlalu ambisius.

Tapi, kenapa harus 35.000 MW? Kenapa harus sebanyak itu dalam 5 tahun? Berikut penjelasan Menteri ESDM Sudirman Said kepada detikFinance, Selasa (1/9/2015).

"Mengapa harus dibangun 35.000 MW? Karena saat ini ada 8,5 juta rumah tangga, 2.519 desa, dan 136 kecamatan belum memperoleh akses listrik," kata Sudirman.

Apalagi sebagian besar yang menikmati listrik saat ini, kata Sudirman tidak bisa menikmati secara maksimal, konsumsi listriknya rendah karena pasokan listriknya pas-pasan, alias byar-pet.

"Bagi yang sudah memperoleh akses listrik pun, tingkat konsumsi listrik per kapita Indonesia hanya seperlima dari Malaysia, atau sepersepuluh dari Singapura," kata Sudirman.

Apalagi saat ini kapasitas terpasang listrik di Indonesia baru 53.000 MW, kapasitas ini masih sangat pas-pasan untuk negara sebesar Indonesia.

"Lebih baik kita over investment. Jangan membiarkan kejar tayang terjadi dalam urusan ketenagalistrikan kita," tutup Sudirman.
Sumber ;  http://finance.detik.com/read/2015/09/01/072114/3006395/1034/2519-desa-masih-gelap-gulita-alasan-listrik-35000-mw-dibangun?f9911013